BusinessAsia Indonesia – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa, 8 Maret 2022.
Keberhasilan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan meraih predikat pelayanan prima kategori A ini tidak lepas dari komitmen Pimpinan Daerah dari zaman Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.
Komitmen itu kini dilanjutkan pada kepemimpinan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Icshan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dalam upaya akselerasi peningkatan kinerja pelayanan publik hingga berhasil membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan tanggal 15 April 2021. Peresmian MPP ke-41 di Indonesia ini memiliki 212 jenis perijinan dan non perijinan dari 16 instansi.
“16 instansi ini terdiri dari DPMPTSP, Bapenda, Dukcapil, Imigrasi,Polres Tangsel, BPN Tangsel, BPJS Ketenagakerjaan, PT. PITS, KPP Pratama, Kejari Tangsel, PN Tangerang, Kemenag Tangsel, Pengadilan Agama Tigaraksa, PT. POS dan PLN dan BJB,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) DPMPTSP Tangsel, Eki Herdiana, Rabu 9 Maret 2022.
Kehadiran MPP Tangsel inilah yang mampu memberikan kecepatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. MPP Tangsel ini merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan begitu dapat meningkatkan keyakinan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Ini merupakan bentuk aksi pemerintah daerah dalam memberikan kecepatan dalam pelayanan perijinan sehingga bisa menjadi jalan meningkatkan kepercayaan pemerintah.
Eki Herdiana, mengungkapkan pihaknya sangat bersyukur bisa dipercaya mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik predikat A atau pelayanan prima.
“Pelayanan prima predikat A ini merupakan penghargaan pertama yang diterima DPMPTSP, dimana tahun lalu DPMPTSP hanya meraih predikat B-,” ungkap Eki.
Eki memaparkan, DPMPTSP selalu memprioritaskan kepentingan publik dalam pelayanannya. Ada enam aspek yang ditekankan demi menciptakan pelayanan prima, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik.
“Kebijakan pelayanan di tengah pandemi, khususnya di berbagai bidang Unit Pelayanan Publik terus ditingkatkan, dimana saat ini semua pelayanan DPMPTSP bersifat online untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan,” jelasnya.
Eki menerangkan, pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Masyarakat menilai langsung pelayanan yang kita berikan. Jadi baik tidaknya pemerintahan bisa dilihat langsung dari pelayanan publiknya,” katanya.
Hal senada diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Dia bersyukur, bahwa DMPTSP mendapat penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB.
Menurutnya, penghargaan tersebut sebagai salah satu tanda bahwa pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih prima lagi bagi masyarakat.
“Alhamdulillah pelayanan publik dari Kota Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan yang berarti kami harus terus menerus meningkatkan kepuasan layanan dari masyarakat,” kata Benyamin.
Ke depan, kata Benyamin, pihaknya bakal terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya yakni menerima masukan dari masyarakat tentang peningkatan pelayanan yang dirasa dibutuhkan oleh masyarakat.
“Berbagai upaya-upaya akan terus kita lakukan. Masukan-masukan tentang peningkatan dari masyarakat selalu menjadi perhatian kami untuk perbaikan dan penyempurnaan,” tegasnya.
Sementara itu Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dikutip dalam sambutannya mengatakan, tiap tahun dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga.
“Setiap tahun kita melakukan evaluasi seluruh kementerian lembaga. Insyaallah pada akhir 2024, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, TNI Polri membuat inovasi mempercepat pelayanan publik dengan cepat,” ujarnya.
Menteri Tjahjo Kumolo menyebut, birokrasi di negara manapun adalah lehernya pemerintahan sehingga apabila birokrasi dinilai gagal, pasti akan dinilai masyarakat bahwa pemerintah pusat hingga daerah itu gagal.
“Reformasi memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat dan berani mengambil keputusan, serta mempercepat perizinan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
Sebelumnya juga MPP Kota Tangsel ini telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, bersama Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, dan Walikota Tangerang Selatan yang saat itu menjabat yaitu Airin Rachmi Diany.
Keberadaan MPP ini menandakan adanya keseriusan Pemerintah Kota Tangsel dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam satu lokasi dan satu gedung pelayanan. Pemkot Tangsel merupakan kabupaten/ kota kedua di Provinsi Banten yang mendirikan MPP sesuai amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) 23/2017 tentang Penyelenggaraan MPP.
MPP Kota Tangerang Selatan yang dibangun di area Pusat Pelayanan Publik Cilenggang, menempati area seluas ±1985 m² dan dengan kapasitas bangunan ± 5208 m² yang secara total terdiri atas delapan lantai. Tiga lantai akan digunakan untuk operasional MPP, dimana masyarakat akan dapat mengakses 212 layanan perizinan dan non perizinan dari 16 instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Di antaranya DPMPTSP, Bapenda, Disdukcapil, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, Polres Tangsel, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kemenag, Pengadilan Agama, BPJS ketenagakerjaan, KPP Pratama, PT.PLN, Bank BJB dan PT.PITS.
Tujuan kehadiran MPP adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha. Prinsip yang dianut dalam MPP yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan.
MPP Kota Tangerang Selatan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang modern seperti mesin booking antrian (queuing booked machine), fasilitas anjungan layanan mandiri, tv monitor antrian (display wall), closed-circuit television (cctv), investment lounge, Gerai Nikah, Auditorium, Co-Working Space, klinik kesehatan, sarana ibadah, pojok bermain anak, pojok konsultasi dan pengaduan, pojok laktasi, pojok baca, ruang tunggu prioritas dan cafetaria.
Di samping fasilitas tersebut, dalam rangka memberikan kenyamanan kepada kaum difabel, terdapat juga sarana dan prasarana lain seperti penyediaan parkiran khusus difabel, adanya kursi roda, jalur landai, ruang tunggu, toilet, dan juga guiding block dan loket khusus disabilitas. Penyediaan fasilitas ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam proses pelayanan publik.
Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, MPP Kota Tangerang selatan juga menyiapkan berbagai fasilitas dalam rangka penerapan protokol kesehatan seperti thermal scanner, wastafel cuci tangan, hand sanitizer dan pemasangan poster-poster pengumuman protokol pencegahan covid-19.
Beberapa poin penting terkait dengan hadirnya MPP di Kota Tangerang Selatan ini antara lain: Inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi akan selalu menjadi agenda utama MPP Tangsel dalam upaya transformasi pelayanan publik. Semangat yang diusung adalah melakukan inovasi untuk transformasi tata kelola pemerintahan yang makin profesional, cepat, efektif, adaptif agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang berubah ubah setiap saat.
MPP Tangsel diarahkan untuk dapat membangun sistem perizinan yang cepat dan terintegrasi, sehingga dapat cepat beradaptasi dengan kondisi pasar dan dapat menarik investasi sebesar -besarnya, serta dapat mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi di daerah. Peran aktif masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik akan dilibatkan melalui skema Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maupun Forum Konsultasi Publik (FKP).
MPP Tangsel akan mengedepankan upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan yang mengedepankan konsep customer oriented. MPP Tangsel senantiasa mengedepankan proses bisnis yang efektif dan efisien serta pendekatan yang berorientasi pada hasil. (Adv
